MANOKWARI, Garudapost.id – Kepala Suku Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Pegunungan Tengah (K2BPT) Provinsi Papua Barat, Apner A. Itlay, secara resmi mengimbau seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk menunda sementara penyaluran bantuan kepada masyarakat Pegunungan Tengah. Imbauan ini disampaikan di Manokwari, Senin (13/04/2026), guna memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai mekanisme organisasi yang sah.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul rencana penyaluran bantuan bahan makanan (bama) dan ternak berupa anak babi dari Kodam XVIII/Kasuari dalam waktu dekat. Bantuan itu disebut akan diserahkan kepada pihak yang mengatasnamakan kepala suku Pegunungan Tengah, yakni Dangguwa dan Marinus Adi.
Namun demikian, Apner A. Itlay menegaskan bahwa pihaknya menolak penyaluran bantuan yang tidak melalui mekanisme resmi organisasi K2BPT. Ia menilai, penggunaan nama kepala suku tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan kesalah pahaman di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan mengatasnamakan kepala suku Pegunungan Tengah untuk menerima bantuan secara sepihak tanpa kordinasi kami pengurus. Semua harus melalui jalur yang sah dan sesuai kesepakatan bersama,” tegas Apner.
Ia menjelaskan, sebelumnya bantuan serupa dari Kodam XVIII/Kasuari telah diarahkan kepada Kepala Suku Pegunungan Tengah, Abnet Itlay, pada akhir Februari 2026. Namun bantuan tersebut ditolak karena belum dilaksanakannya Rapat Kerja (Raker) K2BPT dan belum adanya kesepakatan internal organisasi.
Menurut Apner, saat ini K2BPT berada dalam posisi menunda (pending) seluruh bentuk bantuan dari pihak manapun hingga pelaksanaan Raker dilaksanakan dan menghasilkan keputusan bersama.
“Saya selaku ketua yang dilantik secara resmi menegaskan bahwa untuk sementara bantuan kami pending. Ini bukan penolakan, tetapi bagian dari penertiban mekanisme organisasi agar penyaluran bantuan berjalan transparan, terkoordinasi, dan melalui pengurus yang sah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak terdapat dualisme kepemimpinan dalam tubuh K2BPT. Kepemimpinan yang sah, kata dia, adalah yang telah dilantik secara resmi, sementara pihak lain tetap berada dalam struktur organisasi dan wajib mengikuti aturan organisasi yang berlaku.
Apner juga meminta agar imbauan ini menjadi perhatian serius bagi Kodam XVIII/Kasuari dan instansi terkait lainnya, guna menghindari potensi konflik dan kesalahpahaman di tengah masyarakat pegunungan di provinsi Papua Barat
“Harapan kami, semua pihak dapat menghormati mekanisme organisasi sehingga setiap kepentingan organisasi K2BPT berjalan transparan, adil, dan tidak menimbulkan konflik,” tambahnya.
Ia turut mengklarifikasi bahwa informasi terkait penyaluran bantuan ternak anak babi dari Kodam XVIII/Kasuari kepada pihak tertentu yang mengatasnamakan pengurus K2BPT tidaklah benar.
Dengan penegasan tersebut, Apner berharap seluruh masyarakat Pegunungan Tengah di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, dapat tetap menjaga nama baik organisasi serta memperkuat persatuan dan solidaritas.
“Kita harus menjaga nama baik organisasi dan masyarakat Pegunungan Tengah agar persatuan tetap terjaga secara harmonis, terkoordinasi, dan semakin kuat di Papua Barat,” tutupnya.(*)
