Garudapost.id Manokwari, 7 Juli 2026 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) bersama Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMI-I) melakukan aksi long march dan berhasil menduduki kawasan lampu merah Makalew, pusat kota Manokwari, Selasa (7/7/2026).
Aksi yang mengusung tema “Intan Jaya dan Seluruh Tanah Papua Darurat Militerisme Demi Kepentingan Investasi” ini dipicu oleh rangkaian kekerasan militer yang terjadi di Papua pada umumnya, dan Kabupaten Intan Jaya pada khususnya.
Aksi long march dimulai dari titik kumpul di depan gerbang Universitas Papua (Unipa) dan kawasan Amban, kemudian bergerak menuju titik Makalew.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Titik kumpul dimulai dari Amban menuju Jalan Makalew dan kawasan perkotaan Manokwari. Aksi berlangsung mulai pukul 08.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT, diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap (stekmen) oleh Koordinator Lapangan Umum Noak Miagoni dan Sekretaris Lapangan Teo.
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan kecaman atas kekerasan bersenjata yang terjadi di Intan Jaya beberapa hari terakhir. Komnas HAM Papua mencatat setidaknya ada tujuh rangkaian kekerasan yang terjadi di Intan Jaya pada periode Mei-Juni 2026.
Dua korban yang menjadi sorotan utama aksi ini adalah Merkiana Duwitauw, seorang ibu hamil 6 bulan yang tewas bersama anaknya, serta Elianus Agimbau, seorang gembala (pendeta) GKII Kupia yang juga menjadi korban kekerasan hingga meregang nyawa. Selain itu, aksi juga menyoroti penembakan terhadap mobil Pastor Yance Yogi serta warga sipil lainnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, IMPT bersama GPMI-I menyampaikan lima poin tuntutan utama:
1. Komnas HAM RI dan lembaga independen lainnya didesak untuk segera mengadili pelaku pembunuhan ibu hamil Merkiana Duwitauw dan Gembala Elianus Agimbau sesuai proses hukum yang berlaku secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Mengecam dan mengutuk keras pelaku pembunuhan atas penembakan ibu hamil, gembala, mobil Pastor Yance Yogi, dan rakyat sipil lainnya.
3. Pemerintah Daerah dan DPRD diminta segera memfasilitasi Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi kasus Soanggama dan kasus pelanggaran HAM lainnya di Intan Jaya.
4. Pemerintah Daerah dan DPRD diminta memfasilitasi mahasiswa dan perwakilan tokoh dari Kabupaten Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan terkait kekerasan militer yang berkepanjangan.
5. IMPT Manokwari mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri HAM untuk segera bertanggung jawab atas kasus di Dogiyai, Puncak Papua, Yahukimo, Maybrat, dan beberapa wilayah konflik lainnya yang tak kunjung diselesaikan.
Pernyataan sikap ini dibuat dengan penuh kesungguhan atas situasi keamanan yang semakin memperparah kondisi di Intan Jaya. Koordinator lapangan menegaskan bahwa aspirasi ini menjadi momentum untuk memberitahukan kepada publik bahwa Papua sedang dalam keadaan darurat.
Sementara Nebot sebagai sebagai aktivis mahasiswa juga menyampaikan undangan umum bahwa pada bulan ini akan digelar aksi turun secara besar-besaran dengan agenda darurat militerisme dan pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Aksi berlangsung dengan tertib dan berakhir setelah pembacaan pernyataan sikap selesai. GPMI-I menyatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataan sikap yang telah disampaikan.
“Manusia pegunungan tengah adalah manusia sejati”
