garudapost.id TULUNGAGUNG – Penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan yang dibangun jauh sebelum keadaan darurat terjadi. Karena itu, keterlibatan berbagai unsur di luar pemerintah menjadi penting dalam merancang kebijakan yang mampu menjawab potensi risiko sekaligus kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dalam Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, Kamis (29/10/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Barn Meeting & Convention (Liiur), Jalan KH Raden Abdul Fattah, Kecamatan Kedungwaru, mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Lembaga Manajemen Infaq (LAZNAS LMI) turut mengambil bagian bersama sejumlah pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran LMI menjadi representasi keterlibatan lembaga kemanusiaan dalam proses perencanaan kebencanaan daerah. Pengalaman di bidang sosial dan kemanusiaan diharapkan dapat memperkaya perspektif penyusunan kebijakan, khususnya dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat ketika menghadapi situasi bencana.
Kepala Bidang PK BPBD Tulungagung, Wulan Krisna Pratiwi, S.T., menjelaskan bahwa diskusi publik tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RPB sekaligus upaya memenuhi ketentuan pelayanan dasar bidang kebencanaan.
Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
Forum ini menjadi ruang untuk membahas sekaligus menyepakati berbagai substansi yang akan menjadi pijakan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung.
Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Achmad Mugiyono, S.STP., M.M., hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kedua tersebut.
Sejumlah instansi dan organisasi turut dilibatkan, mulai dari Kodim 0807 Tulungagung, Polres Tulungagung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perangkat daerah terkait, BMKG Dhoho Kediri, Basarnas Pos Trenggalek, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Tulungagung, Palang Merah Indonesia (PMI), ORARI, RAPI, PLN, PDAM, hingga LAZNAS LMI.
Sekretaris Jenderal Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur, Catur Sudharmanto, S.Sos., M.M.B., menyampaikan bahwa pembahasan dalam forum tersebut diarahkan pada penyusunan kerangka kebijakan yang lebih sistematis dan dapat diterapkan.
Materi diskusi mencakup identifikasi persoalan serta isu strategis kebencanaan, penentuan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, perumusan program dan kegiatan, hingga mekanisme pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.
“Penyusunan RPB tidak berhenti pada identifikasi potensi ancaman bencana. Dokumen ini juga harus mampu menerjemahkan persoalan di lapangan menjadi tujuan, sasaran, strategi, serta program yang jelas dan terukur,” ungkap Catur.
Ia berharap dokumen RPB Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 dapat menjadi pedoman yang memberikan kejelasan arah kebijakan sekaligus pembagian tanggung jawab masing-masing pihak.
“Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan terbangun arah kebijakan dan program penanggulangan bencana yang lebih terukur, dengan pembagian peran yang jelas serta mekanisme evaluasi yang dapat mendukung pelaksanaannya,” tambahnya.
Sementara itu, Susanto dari Humanitarian Program LAZNAS LMI menegaskan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bagian dari dukungan terhadap penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurutnya, pengalaman lembaga kemanusiaan dalam menjalankan program sosial, respons kedaruratan, dan kegiatan kebencanaan dapat menjadi masukan penting dalam merumuskan perencanaan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat penyusunan RPB sebagai proses yang membutuhkan kontribusi banyak pihak. Pengalaman lembaga kemanusiaan di lapangan diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan, terutama terkait kebutuhan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penanganan ketika terjadi bencana,” kata Susanto.
Ia menambahkan, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterhubungan peran antara lembaga kemanusiaan, relawan, organisasi masyarakat, serta unsur pelayanan publik agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara terpadu.
“Kolaborasi diperlukan sejak upaya pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Dengan sinergi yang baik, sumber daya dan kapasitas masing-masing pihak dapat saling melengkapi,” jelasnya.
Susanto menegaskan, partisipasi LMI dalam penyusunan dokumen tersebut merupakan wujud komitmen untuk terus mengambil bagian dalam upaya kemanusiaan dan pengurangan risiko bencana.
“Kami berharap keterlibatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi lahirnya perencanaan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat Tulungagung yang lebih tangguh, memiliki kesiapan menghadapi ancaman bencana, serta mampu bangkit bersama ketika bencana terjadi,” pungkasnya. (Favan)
