JAKARTA, GARUDAPOST.ID— Anggota Komite IV DPD RI asal Papua Pegunungan, Nelson Wenda, meminta Kementerian Keuangan meninjau kembali alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Papua Pegunungan dalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Nelson dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Raker tersebut membahas arah kebijakan fiskal nasional 2027, mulai dari asumsi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, defisit, pembiayaan hingga alokasi TKD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum itu, Nelson menyoroti alokasi TKD Papua Pegunungan yang menurutnya belum menjawab kebutuhan dan keluhan pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Saya minta kepada Menteri Keuangan melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi TKD berkaitan dengan banyaknya keluhan dari gubernur dan kepala daerah lainnya. Saya minta Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan kembali,” kata Nelson.
Ia menilai Papua Pegunungan menghadapi tantangan geografis dan tingginya biaya ekonomi yang perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat.
“Provinsi Papua Pegunungan saat ini menjadi salah satu provinsi termahal dan termiskin dengan beban daerah tingkat kemahalan ekonomi yang tinggi. Contohnya, harga satu sak semen di Wamena itu Rp500 ribu,” sambungnya.
Nelson berharap Menteri Keuangan dapat melakukan pertemuan khusus dengan Gubernur dan para Bupati di Papua Pegunungan untuk membahas kebutuhan daerah dan mencari formulasi alokasi TKD yang lebih sesuai untuk tahun anggaran 2027.
“Saya pikir Menteri Keuangan dapat bertemu secara khusus dengan Gubernur dan Bupati Provinsi Papua Pegunungan untuk mencari solusi dan formulasi yang cocok untuk alokasi TKD 2027,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Nelson juga menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat Papua Pegunungan kepada Kementerian Keuangan RI untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan anggaran.(Redaksi)
