GARUDAPOST.ID
TOBA – Pergantian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba diharapkan tidak sekadar menjadi pergantian pejabat, tetapi juga membawa kebijakan baru terhadap sejumlah persoalan pariwisata yang hingga kini belum menemukan kejelasan, termasuk nasib Kawasan Pariwisata Terpadu Tambunan Lumban Pea.
Keberadaan sejumlah bangunan yang telah selesai dibangun namun belum dimanfaatkan secara optimal kembali menjadi sorotan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut terlihat ketika DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Toba turun langsung melakukan pemantauan ke kawasan Pariwisata Terpadu Tambunan Lumban Pea.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah bangunan terlihat telah berdiri dan secara fisik tampak megah. Namun, pemanfaatannya belum terlihat maksimal. Kondisi lingkungan di sekitar kawasan juga tampak kurang terawat, dengan sejumlah bagian ditumbuhi rerumputan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk apa sebuah kawasan pariwisata dibangun dengan anggaran besar jika setelah selesai justru belum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pembangunan kawasan tersebut merupakan program pada masa pemerintahan sebelumnya dengan pagu anggaran lebih dari Rp8 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Besarnya anggaran tentu bukan persoalan kecil. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana status pembangunan tersebut saat ini, apa kendala pemanfaatannya, siapa yang bertanggung jawab mengelola, serta kapan kawasan tersebut benar-benar dapat difungsikan sesuai tujuan awal pembangunannya.
Kadis Berganti, Kebijakan Pariwisata Diharapkan Berubah
Pergantian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba kini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Masyarakat berharap pejabat yang baru tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi berani mengambil kebijakan konkret terhadap aset-aset pariwisata yang sudah menghabiskan anggaran negara.
Kawasan Tambunan Lumban Pea harus memiliki kejelasan: dilanjutkan, diperbaiki, dikelola, dialihfungsikan sesuai ketentuan, atau dievaluasi berdasarkan kebutuhan daerah.
Jangan sampai pembangunan berhenti pada tahap “bangunan selesai”, sementara fungsi dan manfaatnya belum jelas.
Pergantian pemerintahan maupun pejabat seharusnya tidak menjadi alasan untuk meninggalkan program yang telah menghabiskan uang negara. Jika program tersebut masih relevan dan dibutuhkan masyarakat, semestinya dilakukan evaluasi dan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang.
Bukan Hanya Membangun, Tetapi Harus Ada Manfaat
DPC AKPERSI Kabupaten Toba menilai persoalan ini bukan semata-mata mengenai bangunan fisik.
Setiap proyek pemerintah seharusnya sejak awal memiliki perencanaan yang jelas, termasuk masterplan, konsep pengelolaan, target pemanfaatan, sumber daya manusia, pemeliharaan, serta anggaran operasional.
Tanpa itu, pembangunan berisiko hanya menghasilkan aset fisik yang terus membutuhkan biaya tetapi tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Sorotan serupa juga perlu diberikan terhadap sejumlah fasilitas pemerintah lainnya yang telah selesai dibangun namun belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk bangunan laboratorium kesehatan masyarakat yang juga menyerap anggaran cukup besar.
Pertanyaan publik menjadi semakin relevan: apakah pembangunan tersebut sejak awal telah disusun berdasarkan kebutuhan dan masterplan yang jelas, atau pembangunan fisik lebih dahulu dilakukan sementara konsep pemanfaatannya menyusul?
Publik Berhak Mendapat Penjelasan
DPC AKPERSI Kabupaten Toba mendorong Pemerintah Kabupaten Toba melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh bangunan pemerintah yang telah selesai dibangun tetapi belum berfungsi secara optimal.
Pemerintah juga diharapkan terbuka menjelaskan kepada masyarakat mengenai nilai anggaran, sumber dana, tujuan pembangunan, status aset, konsep pengelolaan, serta kendala yang menyebabkan fasilitas tersebut belum dimanfaatkan.
Sebab, uang negara yang digunakan untuk pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat yang menunggu manfaat nyata.
Khusus untuk Kawasan Pariwisata Terpadu Tambunan Lumban Pea, masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Dinas Pariwisata di bawah kepemimpinan yang baru.
Apakah kawasan tersebut akan kembali dihidupkan dengan kebijakan baru, atau justru dibiarkan semakin terbengkalai?
Jawaban pemerintah menjadi penting agar pembangunan dengan pagu Rp8 miliar lebih tersebut tidak berakhir hanya sebagai bangunan yang berdiri, tetapi benar-benar menjadi aset yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perkembangan pariwisata Kabupaten Toba.
Redaksi DPC AKPERSI Kabupaten Toba
Redaksi membuka ruang kepada Pemkab Toba, Dinas Pariwisata, OPD terkait, maupun pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara berimbang mengenai status serta rencana pemanfaatan kawasan tersebut.
Penulis : Tomuan.S
Editor : S Tarigan
