GARUDAPOST.ID SUMUT
TOBA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toba mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.
Kepala BPBD Toba, Sikkat Sitompul, mengatakan BPBD Toba memiliki tiga bidang di luar sekretariat, yakni Bidang Pra Kejadian (PK), Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog), dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bidang PK menangani pencegahan. Misalnya ada pohon yang mengancam keselamatan rumah maupun warga, itu wajib kita tebang karena menyangkut keselamatan dan nyawa,” ujar Sikkat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).
Sementara bidang Darlog menangani kondisi kedaruratan ketika bencana terjadi. Salah satunya saat terjadi angin puting beliung di wilayah Laguboti dan Sigumpar. Dalam kondisi tersebut, BPBD memberikan bantuan berupa kebutuhan material bangunan kepada masyarakat terdampak.
Sedangkan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menangani kondisi setelah bencana. BPBD melakukan pendataan terhadap kerusakan dan kebutuhan penanganan di lokasi, sementara pekerjaan fisik biasanya dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait, seperti Dinas PUTR.
Menurut Sikkat, salah satu kendala utama yang dihadapi BPBD Toba adalah keterbatasan kualitas SDM serta kondisi peralatan yang sebagian besar sudah berusia tua.
“SDM kita, khususnya satgas, sekitar 20 orang. Mereka yang menangani kejadian seperti orang tenggelam, kebakaran maupun penebangan pohon. Jumlahnya masih kurang,” katanya.
Untuk meningkatkan kemampuan personel, BPBD Toba berencana mengusulkan anggaran untuk pelatihan, sertifikasi, serta pelatihan fisik bagi anggota agar memiliki kemampuan dan kesiapsiagaan yang lebih baik saat diterjunkan ke lapangan.
Selain SDM, kondisi peralatan juga menjadi perhatian. Sikkat menyebut sekitar 95 persen peralatan BPBD Toba merupakan hibah dari BNPB yang pengadaannya dilakukan sejak 2011 dan hingga kini belum seluruhnya mengalami pergantian. Ia mencontohkan mobil rescue yang sudah tidak optimal ketika digunakan di medan ekstrem.
“Kalau menanjak di daerah ekstrem sudah tidak sanggup. Demikian juga dengan peralatan lainnya seperti pompa, genset dan chainsaw,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan APBD, BPBD Toba berupaya mencari dukungan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan,BPBD telah mengajukan bantuan kepada PT Bajradaya Sentranusa sebanyak 45 unit chainsaw, serta kepada Labersa berupa meja dan komputer.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, kita tidak sanggup. Karena itu kita mencoba melalui CSR. Mudah-mudahan berhasil, walaupun tidak besar,” katanya.
Keterbatasan juga terjadi pada anggaran uang lelah bagi anggota yang turun ke lapangan. Sikkat menyebut anggaran tersebut telah habis sejak Juni. Pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100 juta, namun masih menunggu pengesahan dari pemerintah provinsi.
Berdasarkan data BPBD Toba, sepanjang 2025 bidang Darlog menangani sekitar 51 kejadian bencana, sementara bidang PK juga menangani kejadian dalam jumlah yang relatif sama. Dengan demikian, terdapat sekitar 100 kejadian yang ditangani dalam satu tahun. Dalam setiap kejadian, BPBD dapat menurunkan sekitar delapan personel ke lapangan.
Untuk tahun 2026, logistik kebencanaan telah dianggarkan melalui BPBD, yang sebelumnya berada di Dinas Sosial. Dalam penanganan angin puting beliung yang terjadi baru-baru ini, BPBD Toba telah mendistribusikan sekitar 1.500 lembar seng kepada masyarakat terdampak.
Sikkat menambahkan, bantuan kebencanaan yang tersedia saat ini sekitar Rp3 juta per paket. Pihaknya telah mengusulkan kepada tim anggaran agar nilai bantuan tersebut ditingkatkan menjadi minimal Rp5 juta per paket mulai tahun depan.
Terkait kondisi cuaca ekstrem yang belakangan terjadi di Sumatera Utara, BPBD Toba juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut surat edaran Gubernur Sumatera Utara.
“Kami mengimbau masyarakat tetap hati-hati. Kalau ada kejadian, langsung laporkan,” katanya.
Sementara terkait layanan pengaduan, BPBD Toba saat ini masih memperjuangkan pembentukan call center dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
“Pusdalops kita belum ada. Sambil menunggu itu terbentuk dan terealisasi, kita manfaatkan koordinasi melalui kecamatan dan desa,” pungkasnya didampingi Kabid Darlog Riston D Hutapea.
Penulis : Tomuan.S
Editor : S Tarigan
Sumber Berita: MC TOBA
