MANOKWARI, Garudapost.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (DPD KP2IT) Papua Barat, Pilatus Lagoan, mendesak Gubernur Papua Barat melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah yang menangani sektor pangan, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Desakan tersebut disampaikan Pilatus pada 24 Juli 2026 sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi ketahanan pangan di Papua Barat yang dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui produksi lokal.
Menurut Pilatus, ketergantungan Papua Barat terhadap pasokan pangan dari luar daerah menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, kinerja perangkat daerah, serta strategi pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Papua Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian dan peternakan karena memiliki lahan yang luas serta sumber daya alam yang mendukung. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara maksimal agar mampu menghasilkan produksi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Pilatus.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan seluruh program pertanian dan peternakan berjalan sesuai target. Hal itu mencakup peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, pemberian dukungan kepada petani dan peternak, hingga pengembangan komoditas pangan strategis.
Pilatus juga menyoroti kondisi ketahanan pangan Papua Barat setelah 26 tahun berdirinya provinsi tersebut. Menurutnya, sejumlah kebutuhan pangan utama seperti beras, jagung, telur, dan daging ayam masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan Pilatus, tingkat pemenuhan kebutuhan pangan utama dari produksi dalam daerah masih berada pada kisaran 20–25 persen. Sementara sebagian besar kebutuhan masyarakat masih bergantung pada paokan pangan dari luar daerah.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga bagaimana sektor pertanian dan peternakan mampu menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat kampung,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pangan harus memberikan dampak langsung bagi petani dan peternak lokal. Peningkatan produksi pangan, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi produktif masyarakat di pedesaan.
Pilatus juga menilai program prioritas nasional di bidang pertanian dan ketahanan pangan perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Program tersebut, kata dia, dapat diarahkan untuk mempercepat peningkatan produksi pangan strategis melalui perluasan lahan, peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, dukungan pupuk, serta penguatan kemandirian pangan berbasis potensi daerah.
Selain itu, sektor peternakan juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui peningkatan produksi daging, telur, dan komoditas peternakan lainnya sekaligus memperkuat rantai produksi dan ekonomi peternak lokal.
“Papua Barat merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Karena itu, perangkat daerah yang bertanggung jawab harus mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung program Papua Barat Produktif dan agenda nasional ketahanan pangan,” jelas Pilatus.
Pilatus berharap Gubernur Papua Barat tidak hanya melakukan evaluasi terhadap sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan produktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja kepala perangkat daerah perlu dilakukan secara objektif dan terukur agar program pembangunan sektor pangan benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Papua Barat.
(*)
