WAMENA, Garudapost.id– Dinas Pendidikan melalui Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Jayawijaya menegaskan bahwa proses verifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilakukan secara ketat oleh pemerintah pusat, sehingga tidak semua lembaga dapat menerima bantuan, Selasa (05/05/2026).
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Jayawijaya, Lukas Togodli, mengungkapkan bahwa dari ratusan PKBM yang diusulkan, hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan.
Lukas menjelaskan, secara data di sistem Dapodik terdapat sekitar 250 hingga 280 PKBM paket A, B, dan C yang terdaftar. Namun dalam proses verifikasi pusat, tidak semua lembaga tersebut dapat langsung diakomodasi.
“Penilaian dari kementerian sangat ketat, meliputi kelengkapan administrasi, kejelasan lokasi berbasis titik koordinat (GPS), hingga laporan kegiatan yang valid. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak akan diproses,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya terdapat lebih dari 200 PKBM yang diusulkan, namun hanya 8 lembaga yang berhasil lolos verifikasi dan masuk dalam kategori penerima bantuan. Bantuan tersebut telah disalurkan pada tahap awal, sementara tahap berikutnya akan dilanjutkan pada triwulan kedua.
Menurut Lukas, kebijakan pemerintah pusat kini lebih menekankan pada program revitalisasi dan digitalisasi lembaga pendidikan nonformal. Hal ini juga diperkuat dengan kerja sama (MoU) antara kementerian dan lembaga terkait, yang saat ini tengah menunggu implementasi lebih lanjut pada PKBM.
Dalam proses penilaian, pemerintah pusat membagi kategori bantuan ke dalam beberapa tahap, antara lain wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), kategori reguler, hingga penanganan khusus pada daerah terdampak bencana. Semua penilaian dilakukan berbasis data lapangan yang terintegrasi dengan sistem digital.
“Kami di daerah tidak bisa memanipulasi data. Semua harus sesuai kondisi riil di lapangan karena sistem akan mendeteksi secara otomatis, termasuk lokasi geografis lembaga,” tegasnya.
Lukas juga mengakui bahwa menurunnya jumlah PKBM yang terverifikasi disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya banyak lembaga yang hanya mengajukan proposal tanpa menjalankan kegiatan secara aktif, serta penginputan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Akibatnya, pada tahun lalu Kabupaten Jayawijaya berada pada peringkat 7 dari 8 kabupaten/kota dalam hal realisasi program PKBM.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi serta membentuk tim khusus guna melakukan verifikasi dan monitoring langsung di lapangan. Dari total 28 distrik, sebanyak 16 distrik telah dilakukan monitoring, sementara 12 distrik lainnya dijadwalkan menyusul.
“Jika ditemukan PKBM yang tidak aktif selama dua hingga tiga tahun, maka akan dihentikan operasionalnya dan dialihkan kepada lembaga baru yang lebih siap dan aktif,” jelasnya.
Saat ini, tercatat sekitar 135 PKBM yang diusulkan untuk diverifikasi. Namun, pihak kementerian belum dapat memastikan seluruhnya akan lolos, karena tetap harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Lukas menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh PKBM di Jayawijaya benar-benar aktif dan layak mendapatkan bantuan, sekaligus memperbaiki kualitas data ke depan.
Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan kepada Bupati Jayawijaya terkait kebutuhan tenaga tutor, khususnya dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal di daerah tersebut.
“Kami berharap ke depan ada dukungan tenaga tutor formal, terutama OAP, agar proses pembelajaran di PKBM dapat berjalan lebih optimal,” tutupnya.(*)
