MANSEL, Garudapost.id– Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat kepada tiga marga di Distrik Tahota, yakni Marga Bokoma, Miskeni, dan Mokiri, Senin (2/11/2026).
Penyerahan berlangsung di Balai Kampung Kaprus, Distrik Tahota, ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh para pihak.
SK diserahkan oleh Asisten I Setda Manokwari Selatan, Yesaya Tuhepary, yang mewakili Bupati Manokwari Selatan, kepada perwakilan masing-masing marga. Kegiatan tersebut turut dihadiri pemerintah distrik, pemerintah kampung, aparat keamanan, Ketua Dewan Adat Suku, kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan DLH, Bappeda, dan Bagian Hukum Kabupaten Manokwari Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Yesaya Tuhepary menyampaikan apresiasi kepada Ekozona Papua atas pendampingan berkelanjutan dalam mendorong proses pemetaan dan pengakuan wilayah adat di Distrik Tahota.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan serta perlindungan hak masyarakat adat.
“Apa yang telah dilakukan Ekozona Papua bagi masyarakat di sini merupakan bukti nyata kontribusi berbagai pihak dalam membantu pemerintah daerah. Pembangunan di Manokwari Selatan tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan pemerintah daerah sendiri. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari banyak pihak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyerahan SK tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk mencegah potensi konflik akibat tumpang tindih klaim wilayah adat di masa mendatang.
“Apa yang kita tetapkan hari ini harus kita jaga bersama. Mungkin sekarang belum terjadi persoalan, tetapi lima atau sepuluh tahun ke depan jangan sampai muncul hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesannya.
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan berharap pengakuan terhadap ketiga marga tersebut menjadi langkah awal bagi pemetaan wilayah adat secara menyeluruh di Distrik Tahota. Ekozona Papua juga diharapkan terus berkoordinasi dengan Bappeda untuk mempercepat proses pemetaan wilayah adat di seluruh kabupaten.
Sementara itu, Direktur Ekozona Papua, Aloysius Entama, menjelaskan bahwa pendampingan masyarakat adat di Distrik Tahota telah berlangsung sejak 2021. Proses tersebut dimulai dari Marga Bokoma, kemudian dilanjutkan dengan Marga Mokiri dan Miskeni.
Menurutnya, upaya pendampingan dan kerja sama berbagai pihak turut mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat pada 2024.
“Perjuangan ini belum selesai. Masih ada marga-marga lainnya yang akan kita dorong agar mendapatkan pengakuan terhadap wilayah adatnya,” jelas Aloysius.
Ia menambahkan, ke depan, ketiga wilayah adat tersebut direncanakan untuk diusulkan melalui skema Perhutanan Sosial dengan status Hutan Adat.
Aloysius juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui bantuan bibit kopi dan kakao, serta pengembangan potensi hasil hutan seperti pala hutan, kulit masohi, dan gaharu.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan batas administrasi wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Di sisi lain, Kepala Marga Miskeni dan Mokiri, Yusak Miskeni, berharap pengakuan wilayah adat tersebut dapat segera ditindaklanjuti hingga memperoleh penetapan Hutan Adat dari Kementerian Kehutanan.
“Kami berharap wilayah adat kami bisa mendapatkan SK Hutan Adat. Kami memohon dukungan Ekozona Papua, Panitia Masyarakat Hukum Adat, serta pihak terkait untuk membantu mengurus proses selanjutnya hingga ke Kementerian Kehutanan,” harapnya.
Penyerahan SK ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat hukum adat di Manokwari Selatan. Pengakuan tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.(*)
Penulis : Julianus surabut
Editor : Admin papua
Sumber Berita: https://garudapost.id
